Sumber daya manusia (SDM) dipandang masih menjadi persoalan dalam menciptakan tata kelola keuangan usaha tani dan keuangan rumah tangga petani yang lebih baik.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan penguasaan kemampuan keuangan menjadi kebutuhan penting petani. Sebab, usaha tani pertanian menggunakan modal berupa uang. Jadi, kalkulasi harus detail guna meminimalkan potensi risiko yang muncul

“masalah keuangan bisa berdampak kepada kurangnya perencanaan keuangan petani dan bagaimana mengelola keuangan usaha tani” tambah Mentan.

Kementerian Pertanian melalui Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READSI) terus mendorong pendampingan kepada petani agar dapat lebih baik.

Kemampuan literasi keuangan petani di zonasi READSI dijamin semakin matang. Sebab, READSI sudah menyiapkan mentor-mentor terbaiknya. Mereka terdiri para Widyaiswara yang dilatih secara khusus di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Jawa Barat.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi memastikan, pihaknya terus mengupayakan agar kemampuan dan pengetahuan SDM pertanian akan terus ditingkatkan, baik penyuluh, fasilitator desa, petani, petani  milenial juga seluruh insan pertanian.

Untuk mendukung program peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang lebih luas, serta pendampingan petani di 6 provinsi dan 18 kabupaten, Badan PPSDMP melalui Program READSI menyelenggarakan Pelatihan Training of Trainer (TOT) Literasi Keuangan bagi Penyuluh dan Fasilitator Desa Kabupaten Luwu dan Kabupaten Kolaka yang diselenggarakan secara offline di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan kegiatan pembukaan pelatihan tersebut, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Leli Nuryati menyampaikan bahwa Setelah mengikuti TOT ini, Penyuluh dan Fasilitator Desa harus memberikan layanan pendampingan dan pengawalan poktan dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan usaha tani sampai dengan bankable dan menjadi kelembagaan ekonomi yang lebih baik serta mampu mengakses permodalan (KUR).

“Saya mengajak kepada seluruh stake holder Program READSI, Kepala Dinas, Manager, Tim Pemberdayaan, Penyuluh dan Fasilitator Desa khususnya mendapat amanah bertugas untuk melakukan pendampingan kelompok tani penerima manfaat berkomitmen tinggi dalam hal penguatan kelembagaan. Kegiatan pelatihan literasi keuangan merupakan upaya Kementerian Pertanian dalam hal peningkatan inklusi keuangan secara nasional,” ujar Leli.

Berdasarkan hasil survey Nasional yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 34 provinsi dan 64 Kota/Kabupaten terkait indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan, Indonesia secara Nasional telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Indeks literasi keuangan pada tahun 2016 sebesar 29.66% dan meningkat menjadi 40% pada 2020. Sementara berdasarkan survey tersebut, indeks inklusi keuangan pada tahun 2016 sebesar 67.82% dan meningkat menjadi 76% pada 2020. Namun demikian kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas khususnya di perdesaan.