MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah desa memiliki peranan penting dalam pembangunan pertanian. Bahkan Syahrul menyebutkan peran kepala desa tak kalah pentingnya dibandingkan jabatan-jabatan di atasnya.

“Kepala Desa sama pentingnya dengan Camat, Bupati, Gubernur, atau Menteri sekalipun,” ungkap Syahrul saat memberikan sambutan di hadapan perwakilan pemerintah desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.

“Kegiatan pertanian dalam menyediakan pangan untuk 267 juta rakyat Indonesia tidak pernah boleh berhenti maupun tertunda, terutama di masa pandemi seperti sekarang,” tegas Syahrul.

Di tengah pandemi merebaknya Corona Virus Disease tahun 2019 (COVID-19), pengelola program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) bertujuan memberdayakan rumah tangga di pedesaan di Sulawesi, Kalimantan Barat dan NTT, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. keluarga tani miskin di Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, dibutuhkan SDM yang andal.

“Tekad kita sangat besar, tekad kita sangat tinggi dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tentu ada tahapan-tahapan atau requirement yang harus kita ikuti. Berbicara mengenai ekspor, kita harus mempunyai komoditas yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, kita harus memiliki SDM pertanian yang andal, mandiri profesional, dan berjiwa entrepreneurship,” ujarnya.

Menteri Desa PDTT menyebutkan syarat untuk menjadi pendamping desa adalah minimal lulusan sarjana (S1) dan  bersedia ditugaskan di pelosok nusantara. Tugas utama pendamping desa adalah mendorong partipasi warga desa terlibat percepatan pembangunan desa, memberi pengarahan tentang program kerja yang akan dijalankan dan memastikan penggunaan dana desa yang akuntabel.

Dinas Pertanian dan Holtikultura kabupaten Parimo sebagai pengelola program READSI melakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kontrak kerja. Tanda tangan kontrak kerja dilakukan antara pengelola dan calon Fasilitator Desa atau pendamping Poktan.

Penandatanganan kontrak kerja dilakukan dengan mengedepankan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai wujud dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 dan memperhatikan penerapan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kabupaten Parimo.

Pelaksanaan tanda tangan Kontrak lanjutan diawali dengan sesi penjelasan isi dokumen kontrak dan syarat-syarat umum sebagi Fasilitator Desa yang akan diemban nantinya, yang dilakukan oleh PPK. Dalam teknis pelaksanaannya, PPK  didampingi oleh Kepala dinas dan Manager DPMO dinas Tanaman pangan dan Hortikultura.

Dalam prosesi penandatanganan kontrak kerja tersebut dihadiri Fasilitator Desa lama 18 orang dan Fasilitator Desa Baru 2 orang yang menggantikan Fasiltator Desa Bainaa Selatan dan Santigi. Pasca pendatanganan kontra kerja FD wajib melaksanakan program dalam waktu sebulan ke depan adalah Pembentukan Pokmas, pembuatan Rekening Poktan, verifikasi simluhtan, identifikasi titik infrastruktur berdasarkan usulan poktan, memastikan usulan alsintan, penyelesaian RUA dan RUK berdasarkan anggaran tahun 2020.