Kementerian Pertanian terus berupaya memastikan 34 provinsi di Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat. Amanah ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. “Sesuai arahan langsung Pak Presiden untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, orientasi ekspor juga. Pertanian dapat menjadi sektor yang berdampak pada kepentingan ekonomi nasional. Pertanian adalah sektor strategis dan salah satu pilar kekuatan negara”, tegas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mendukung arahan langsung Mentan untuk terus mengawal ketahanan pangan. “Pertanian harus kuat, pertanian mampu jadi penggerak ekonomi. Tidak bisa dikesampingkan Kerjasama Pemerintah Pusat sampai level desa sangat penting, pertanian harus maju terus”, tegas Dedi Nursyamsi.

Dalam mendukung arahan Mentan, Program Rural Empowerment Agricultural and Development Scaling Up Initiative (READSI) merupakan program Badan PPSDMP Kementerian Pertanian yang menyasar petani di 6 Provinsi (Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara) dan 18 Kabupaten di dalamnya. Dengan tujuan utama Program bertujuan meningkatkan penghidupan petani kurang mampu di daerah sasaran program, mendorong keterlibatan perempuan, perbaikan gizi keluarga hingga dorongan untuk simpan pinjam lewat kelompok tani per komoditas.

Di bawah Komando Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Leli Nuryati Program READSI mengundang tim humas Kementerian Pertanian, tim humas BPPSDMP, Dinas Pertanian di level Provinsi dan Kabupaten, Tenaga Ahli Pemberdayaan, Fasilitator Desa dalam acara Koordinasi Knowledge Management serta Penderasan Media Informasi yang bertujuan menghidupkan kegiatan pemberdayaan  dan peningkatan sumber daya manusia pertanian.

“Pada pertemuan koordinasi kali ini, merupakan Langkah awal dari runutan kegiatan pelatihan untuk Knowledge management Program READSI. Diharapkan semua yang tergabung juga dapat berperan aktif dalam memberikan reporting kegiatan lapangan. Saya harap penyuluh/FD agar bisa mengelola informasi dari tingkat bawah untuk meningkatkan penderasan media informasi pertanian khususnya Program READSI dan yang pasti terus mendampingi petani agar Pertanian harus tetap berjalan”, Ujar Kapuslatan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga juga menambahkan pentingnya partisipasi Penyuluh Pertanian dan Fasilitator Desa dalam rangka peningkatan penderasan media baik skala nasional ataupun kewilayahan. “Rata-rata masih milenial, semangatnya harus lebih besar, tapi tidak boleh disepelekan adalah etika bermedia sosial. Terutama di media sosial yang paling ramai pengguna nya, Facebook, Twitter dan Instagram, mari”, ucap Kuntoro.

Narasumber pertemuan tidak hanya dari dalam Kementerian Pertanian, praktisi Media Sosial Irzan Aslam juga menerangkan betapa pentingnya pemberitaan yang baik dan benar.  “ Saya yakin disini para Penyuluh dan FD bisa menjadi sumber informasi. Yang utama adalah membuat berita yang menarik, lewat 5W 1H nya dulu. Pemberitaan bukan berarti hanya pemberitaan yang dihadiri Menteri, Bupati, Gubernur. Pemberitaan yang ringan dan informatif juga salah satu jenis berita yang diminati kaum milenial.”.