Era 4.0 yang ditandai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta internet, telah menyentuh sektor pertanian. Kementerian Pertanian memanfaatkan hal itu untuk memperkuat data berbasis teknologi. Selain itu Kementan juga menyiapkan SDM berkompeten untuk mendukung itu.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Teknologi Informasi dan Internet mendorong terciptanya sistem manajemen dalam proses pendataan yang berbasis teknologi. Hal ini juga mempermudah dalam memberikan Informasi dari daerah ke Pusat.

Menurutnya data yang reliabel menjadi basis ketepatan implementasi kebijakan hingga aspek evaluasi.

“Data itu sebagai sumber informasi yang sangat penting, data adalah awal dan akhir dari manajemen, kalau kita memiliki data yang salah maka kita merencanakan sesuatu yang salah, dan kita akan berjalan dijalan yang salah,” tutur Mentan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dituntut melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Seruan tersebut dikemukakan Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, saat membuka Workshop Sosialisasi Draft Juknis dan pengelolaan SIMREADSI bagi pengelola READSI Pusat dan daerah melalui Zoom.

“Penggunaan uang negara wajib dengan tata kelola yang baik. Dengan mengikuti Juknis dan SOP yang berlaku maka kegiatan dapat berjalan lancar, dengan adanya SIMREADSI dapat mempermudah monitor keuangan serta kegiatan yang sedang berlangsung,” kata Dedi Nursyamsi, Selasa, 21 Juni 2022.

Menurutnya, READSI hadir untuk menyiapkan SDM pertanian yang berkompeten dalam menghadapi tantangan dan perubahan cepat pada era revolusi industri 4.0. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menerapkan digitalisasi data melalui aplikasi SIMREADSI (Sistem Informasi Manajemen READSI).

“SIMREADSI dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas kerja manajemen dan pelayanan yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berbasis jaringan internet,” kata Dedi lagi.

SIMREADSI digunakan untuk memproses data administrasi yang meliputi keuangan, pengadaan barang jasa, reimbursement, hingga monitoring dan evaluasi kelompok tani di wilayah sasaran READSI, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan pembuatan keputusan.

NPMO berupaya untuk memfasilitasi kemudahan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIMREADSI oleh PPSU, DPMO, hingga Fasilitator Desa.

Ditambahkannya, READSI adalah program yang dirancang sebagai peningkatan (upgrading) model pendekatan Proyek READ dilakukan dengan pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Dan pada tanggal 12 Desember 2018 Kementerian Keuangan dan Kepala Daerah telah melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) yang menyepakati bahwa implementasi program READSI di daerah menggunakan mekanisme penerusan hibah (on granting), merunjung pada PMK.(*)