Paparan Daerah 9-11 Maret 2021

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program READSI Tahun 2021 dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Serpong pada tanggal 9-11 Maret 2021 secara tatap muka dan virtual dihadiri oleh para pelaksana Program READSI pusat (NPMO), perwakilan PPSU dan DPMO dan perwakilan DJPK Kementerian Keuangan dengan jumlah peserta 68 orang.  Tujuan kegiatan koordinasi adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman pelaksanaan Program READSI di Pusat, Provinsi dan Kabupaten tahun 2021 dalam hal mekanisme reimbursement dan kesiapan daerah dalam implementasi kegiatan.

Kegiatan koordinasi dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian PPSDMP Kementerian Pertanian. Narasumber untuk kegiatan ini adalah Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP, Perwakilan dari Direktorat Dana Transfer Khusus DJPK Kemenkeu dan Manager READSI di provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan hasil paparan dan diskusi diperoleh hasil sebagai berikut:

  • Program READSI merupakan salah satu program pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang mendukung terwujudnya visi pembangunan pertanian yaitu tercapainya kedaulatan pangan dan meningkatnya kesejahteraan petani.
  • Kementerian Pertanian diminta untuk akselerasi kegitan padat karya untuk menstimulus pergerakan ekonomi di wilayah pertanian oleh karena itu diharapkan program READSI dapat menjadi pembangkit pertumbuhan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani berdasarkan bantuan fisik yang sudah diberikan.
  • Daerah diharapkan memaksimalkan anggaran READSI yang sudah disediakan, karena dana ini merupakan dana untuk mendukung atau mensubtitusi kegiatan yang terbatas dalam APBD
  • Arahan DJPK dalam pertemuan koordinasi READSI 2021 sebagai berikut:
  1. Performance Based Budgeting. Revisi anggaran harus memperhatikan kinerja serapan daerah (alokasi mengikuti kinerja). Penyesuaian pagu tidak sekedar komitmen tapi harus bisa menunjukkan serapan minimal 50% dan DPA daerah lebih besar dari alokasi DJPK lalu top-up baru bisa disetujui. Dengan dilakukan top-up di DPA daerah tidak ada lagi keraguan penganggaran alokasi dan saluran daerah.
  2. Sinkronisasi perencanaan APBN dan APBD. DJPK melakukan sinkronisasi proyek pendanaan dari IFAD sehingga dapat bersinergi dan tidak ada duplikasi. Daerah membuat rencana kerja tahunan atau 5 tahunan sehingga memudahkan pemetaan instrument hibah daerah dan mengharapkan perencanaan DPA daerah disampaikan ke NPMO kepada DJPK. Apabila DPA daerah lebih besar dari alokasi DIPA DJPK dapat dilakukan revisi penambahan anggaran pada tahun berjalan (kinerja serapan anggaran daerah minimal mencapai 50% dari pagu).
  3. Penguatan monitoring dan evaluasi. Mendorong penguatan monitoring evaluasi melalui pertemuan berkala dengan pemerintah daerah dalam rangka akselerasi kegiatan dan mencari solusi atas kendala/tantangan pelaksanaan di daerah.
  4. Digitalisasi administrasi. Pemanfaatan system informasi manajemen (SIM READSI) akan lebih dioptimalkan untuk memfasilitasi percepatan proses verifikasi dan mekanisme penggantian dana daerah (reimbursement). Frekuensi proses reimbursement tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 4 kali (per triwulan) dengan memperhatikan fleksibilitas percepatan realisasi anggaran di daerah.
  • Rencana tindak lanjut;
  1. Administrasi pergantian dana daerah. Daerah yang sudah melaksanakan kegiatan dan realisasi anggaran pada TW I 2021 (termasuk luncuran 2020) agar segera mengajukan administrasi pergantian dana daerah, table luncuran terlampir. Reimbursement Tahap I : Proses Pengajuan Maksimal Minggu ke 4 Maret (untuk disalurkan ke RKUD Bulan April); Surat Kuasa dibuat baru (penanggalan Bulan Februari 2021) sebaiknya dibuat rangkap, diserahkan ke DJPK dokumen aslinya sbg persyaratan reimbursement; Materai yang diperlukan senilai Rp.10.000. Total Pengajuan reimbursement dana daerah luncuran tahun 2020 sebesar 4.445.380.447,- (Prov Gorontalo, Sulsel, Kab Bone Bolango, Kolaka Utara, Buol, Tolitoli, Sambas dan Sanggau)
  1. Konsolidasi rekening poktan. Daerah segera melakukan konsolidasi penyaluran dana yang ada pada rekening poktan 2020 terkait kemungkinan adanya sisa/efisiensi belanja saprodi.
  2. Bantuan Asintan. Bantuan alsintan dengan kontribusi 30% Poktan memerlukan pengawalan & pendampingan oleh TA & FD dalam menggiatkan kegiatan simpanan kelompok maupun melink-kan dengan sumber permodalan (KUR dll). Kegiatan bantuan alsintan berdampak pada serapan anggaran on granting signifikan pada DIPA DJPK. Daerah perlu mempersiapkan strategi untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Total simpanan dana poktan (1308 dari 2367 poktan) per Februari sebesar 2,6 Milyar, kebutuhan kontribusi sebesar 14,6 Milyar.
  3. Infrastruktur Sederhana. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur dilakukan dengan padat karya dengan memprtimbangkan sinergi dana desa dan program lain yang ada dilokasi Program READSI.
  4. Kajian Peluang Pasar dan Nilai Tambah. PPSU segera melaksanaan kajian peluang pasar dan nilai tambah pada triwulan I dan II.
  5. Dokumen perencanaan anggaran daerah yang belum mendapat pengesahan APBD agar segera diselesaikan sehingga dapat dilakukan percepatan kegiatan.
  6. SIM READSI. Dalam rangka mewujudkan digitalisasi dokumen reimbursement NPMO akan menyempurnakan aplikasi SIM READSI
  7. Mapping akses pasar dan Lembaga keuangan. NPMO segera melaksanakan survey akses pasar dan lembaga keuangan di lokasi program READSI yang akan dijadikan dasar penyusunan kurikulum diklat yang akan dilaksanakan oleh pusat dan provinsi.
  8. Honorarium. PPSU dan DPMO segera melakukan identifikasi struktur anggaran honor pada kegiatan READSI yang tidak dapat diserap karena adanya perubahan peraturan dan melakukan identifikasi peluang optimalisasi anggaran menjadi kegiatan baru.
  9. Juknis kegiatan. PPSU dan DPMO segera Menyusun juknis dari pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun oleh NPMO.