Tangerang Selatan — Dukungan untuk memberdayakan petani dan menjadikannya sebagai eksekutor pembangunan pertanian yang hebat datang dari berbagai pihak, salah satunya melalui Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Initiative (READSI) yang akan berjalan di tahun 2020 ini.

Dengan sumber pembiayaan dari International Fund for Agriculture Development (IFAD) dalam bentuk Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 39,8 juta dollar atau senilai Rp 518 Miliar, petani Indonesia akan diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya.

“Petani harus berdaya dan hebat dengan adanya READSI ini. Bagaimana memberdayakan petani sehingga mampu mengunakan inovasi dan memelihara serta infrastruktur sehingga produktivitas meningkat dan sarana prasarana smakin lama umurnya. Karenanya, pemberdayaan harus bisa berjalan dengan baik,” tutur Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Prof Dedi Nursyamsi saat Penyusunan Anggaran dan Kerja READSI tahun 2020, Kamis (5/9).

Adapun lokasi Program READSI meliputi:
Provinsi NTT (Kabupaten Kupang , Kabupaten Belu), Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggay), Provinsi Sulawesi Tengah
(Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Banggai).

Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara), hingga Provinsi Gorontalo (Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato).

Untuk diketahui, Program READSI merupakan scalling-up program Rural Empowerment and Agricurtural Development (READ) yang telah dilaksanakan selama 6 tahun (2009-2015) di 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dan dinilai telah berhasil oleh Bappenas dan IFAD dalam menurunkan tingkat kemiskinan petani melalui kegiatan pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya perdesaan dalam meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian secara berkelanjutan.

Lebih lanjut Prof Dedi menuturkan jika pembiayaan program READSI ini adalah hibah (on granting), namun berbeda dengan hibah biasa karena ada reimburcement . “Karenanya, daerah harus menyiapkan prefinancing (dana talangan) dari anggaran daerah. Tidak perlu khawatir, pasti diganti,” bebernya.

Prof Dedi menuturkan adanya Program READSI ini memiliki keunggulan karena stakeholder daerah dipaksa untuk ikut dalam bentuk prefinancing anggaran. “Kenapa?Karena pelaku utama program ini adalah daerah, kita pusat sebetulnya sebagai fasilitator, advisor dan supporter. Pelaku utama daerah yang punya lokasi, petani dan lahan,” tuturnya.

Agar mampu reimburcement dari anggaran READSI, Prof Dedi meminta daerah untuk menyempurnakan secara tepat dan sempurna dari administrasi yang digunakan.

“Karena READSI dimulai taun anggaran Januari 2020 nanti dan reimburcement dilakukan Maret, maka sebaiknya daerah mulai menyusun kegiatan dan anggaran yang akan digunakan. Karena itu, dibutuhkan support dari pengelola keungan di daerah khususnya Bappeda,” tutur Prof Dedi.

Agar program READSI mampu tepat sasaran dan tepat anggaran, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengundang Dinas Pertanian yang menangani bidang penyuluhan, Bappeda, dan Lembaga Keuangan di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten lokasi Program READSI dalam Pertemuan Penyusunan Annual Work Plan and Budget (AWPB) tahun 2020.

Narasumber kegiatan Pertemuan Penyusunan Annual Work Plan and Budget (AWPB) Program READSI Tahun 2020 berasal dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perwakilan IFAD Indonesia.

Output yang diharapkan dari kegiatan Pertemuan Penyusunan Annual Work Plan and Budget (AWPB)adalah tersusunnya draft AWPB program READSI tahun anggaran 2020.

Sumber: Tabloid Sinar Tani Online, 5 September 2019