Koordinasi konvesional dan Virtual READSI yang dilaksanakan pada hari Jumat, 3 juli 2020 pukul 09.00-11.30 WIB, Bertempat di Hotel Santika, BSD serpong Tanggerang Selatan yang membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Dan Prosedur Verivikasi Dokumen Reimburse Hibah Program READSI tahun 2020, bagaimana merespon situasi pandemi dari sisi keuangan, bagaimana rencana kegiatan di tahun 2020. Di hadiri oleh Wakil Direktur Program READSI, Manager Project NPMO, LO (Konvensional) dan PPSU, DPMO Dengan narasumber   Kasubdit hibah daerah direktotriat jendral pajak perimbangan keuangan  Bapak J. irianto Nainggolan (Virtual). Dengan hasil sebagai berikut.

  • READSI sedang melakukan akselarasi kegiatan untuk realisasi target perencanaan 2020, dari keseluruhan anggaran yang ada di kabupaten dan provinsi 65% untuk kegiatan bantuan Saprotan (saprodi pertanian).
  • Target realisasi dari 65% anggaran masih jauh dari perencanaan karena beberapa kondisi adanya Pandemi Covid19, beberapa daerah mengalami realokasi anggaran, keterlambatan luncuran reimburse tahun
  • Ada perubahan penanggung jawab proses reimbursmen di DJPK sehingga terhambatnya proses yang selama ini telah di jalankan.
  • Reimbursmen 2019 tagihan sebesar 20M sudah terbayarkan 15M masih ada sisa sekitar 4M untuk beberapa daerah yang terbesar di Sambas dan Kupang. Pada pertemuan kali ini agar ada keterbukaan dengan DJPK.
  • Dengan nilai 120M hasil revisi AWPB sebelum pandemi 150M. Memanfaatkan momentum ini bisa saling mendukung untuk proses pelaksanaan kegiatan di daerah dan percepatan reimbursmen sehingga target di sisa waktu 5 bulan ke depan ini dapat diselesaikan dengan baik.
  • Reimbursmen tahun 2020 ini sudah disiapkan perangkat aplikasi SIMREADSI komitmen di Pusat dalam 2-3 hari sudah bisa menyelesaikan verifikasi reimbursmen.
  • Dampak lain di bulan Maret 2020 tidak ada anggaran untuk penanganan Covid19 sehingga dilakukan refocusing/penyesuaian ABPN dan APBD agar tersedia cukup anggaran untuk penanganan Covid, kemudian keluar Perpres 54/2020 tentang Perubahan Alokasi TKDD
  • Hibah Daerah yang memang diarahkan untuk layanan publik di tengah pandemi ini diminta untuk mendukung pemulihan ekonomi, selain sektor kesehatan langsung juga prioritas di sektor pertanian, ketahanan pangan.
  • Skema Hibah pada dasarnya pemberian alokasi dana yang disertai dengan perjanjian sehingga nanti dampaknya apa yang sudah dijanjikan dipenuhi dahulu baru diganti/reimburse. Dasar pelaksanaan dapat dilihat di PP No. 2/2012 dan PMK No. 224/PMK.07/2017 dan JUKNISnya.
  • Program Hibah Daerah anggaran DJPK sekitar 5T/tahun tujuan untuk mendukung kesediaan layanan jasa termasuk di sektor pertanian, mendukung pemulihan ekonomi.
  • Program Hibah READSI bersumber dari pinjaman dengan angka yang besar 365M untuk 24 pemerintah daerah diberikan dari tahun 2018 s/d 2023, banyak daerah kritik ke Kemenkeu mereka kesulitan dalam refinancingnya, karena refocusing seolah menjadi beban, banyak daerah yang memotong anggaran dari dana hibah, sementara alokasi hibah tidak ada pengurangan.
  • Tahun 2020 pagu READSI 52M yang sudah terealisasi 15M  dari tahun 2019, jika masih ada reimbursmen di tahun 2019 agar segera diajukan untuk dibayarkan jangan khawatir karena sistem hibah ini tidak hangus per tahunan masih ada waktu s/d 2023.
  • Perencanaan Tahun 2021 sudah dimulai Februari dan di Juli 2020 disetujui pagu anggaran 2021 sebesar 107M.
  • Walaupun kondisi penuh dengan tekanan jangan sampai pertumbuhan terganggu, diharapkan daerah tidak ada refocusing dengan pengurangan anggaran di lokasi program READSI karena penerimaan dana hibah tidak terganggu.
  • Ketentuan umum penyaluran dilakukan dari mekanisme APBN, APBD dan uang tunai tidak ke rekenig Dinas tapi ke RKUD sehingga harus dikenal dan melaporkan di APBD.
  • Point penting lain dalam proses penyaluran harus disertai surat rekomendasi dari K/L (Direktur READSI)
  • Dalam Peraturan Menteri Keuangan ada 4 dokumen yang diminta akan tetapi dengan adanya JUKNIS menjadi 9 dokumen yang harus dipenuhi agar tidak menghambat proses reimbursemen.
  • Catatan di 2019 capaian 39% Variasi capaian daerah berbeda, yang menjadi catatan adalah yang realisasi tidak ada, akibat di 2019 Reksus belum terisi ada daerah yang baru dibayarkan di 2020. Menjadi catatan DJPK adalah Sulawesi Selatan, Toli2, Banggai, Sambas dan Sanggau untuk dicari solusinya.
  • Pemintaan penyaluran ada beberapa tahap sehingga mempermudah refinancing bisa dilihat contoh Pohuwatu alokasi 2,9M meminta penyaluran 3 Tahap sehingga APBD nya tidak terlalu berat untuk menyiapkan refinancingnya.
  • 2020 alokasi per daerah dimintakan penyesuaian dan ini sudah dilakukan karena diperkirakan realisasi melampaui dari perencanaan ada 5 daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kupang, Buol dan Belu.
  • Dari sisi Perencanaan yang mempengaruhi penyaluran adalah: perubahan/penambahan alokasi DIPA, alokasi per daerah à apabila 2020 ada penambahan pagu perlu waktu 1-1,5 bulan, perubahan RKA 2 minggu.
  • DJPK jarang komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga jarang melakukan bimbingan, pendampingan terkait pengelolaan hibah.
  • pola aliran dokumen yang lambat à Daerah – Pusat – DJPK, begitu ada kesalahan kelengkapan dokumen perlu waktu 2 bulan 2 minggu. Hal ini perlu didorong percepatan dan dicermati sebelum dokumen dikirim ke Pusat.
  • monitoring kegiatan dan pelaporan à kesesuaian pelaporan akan diverifikasi sesuai informasinya antara rekapitulasi SP2D dengan laporan uang di pagu, contoh adalah Konawe dimana permintaan penyaluran angkanya cocok di angka 450Jt sesuai dengan pelaoran kegiatan.
  • kekurangan sedikit tapi itu akan menghambat penyaluran ke daerah. Untuk itu kami akan mendorong akan mendorong keseluruhan dokumen agar dicermati sebelum dikirim kepada DJPK.