Kementerian Pertanian, di bawah Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi. SYL menekankan bagi seluruh Petani untuk memastikan produksinya tidak menurun dan diupayakan terus dapat berjalan.

Kementerian Pertanian mendorong Kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan Pertanian. Kita juga akan pastikan produksi bahan pangan pengganti nasi seperti jagung cukup sesuai kebutuhan bulanan. Pertanian Indonesia tidak boleh melemah, harusnya meningkat. Dalam keadaan apapun pertanian kita harus tangguh” tegas Mentan.

Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mendukung penuh seluruh kegiatan yang berkaitan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam mendukung arahan Menteri Pertanian, Program Rural Empowerment Agricultural and Development Scaling Up Initiative (READSI) hadir di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten bertujuan meningkatkan penghidupan petani kurang mampu di daerah sasaran. Diantaranya mendorong keterlibatan perempuan, perbaikan gizi keluarga hingga dorongan untuk simpan pinjam lewat kelompok tani per komoditas.

Rakor kegiatan Bansos Alsintan dan penyusunan RUK yg dihadiri oleh Bapak Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol, Moh.Qasim, manejer Nurhayati Mentemas, dan tim PPK DPMO Nuricshan. Dihadiri pula oleh Penyuluh Pertanian sebanyak 20 orang. Serta 19 orang Fasilitator Desa.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dimana dalam sambutannya ditekankan beberapa poin yaitu peran Fasilitator Desa dan Penyuluh dalam mensukseskan kegiatan READSI. Mengingat tujuan utama dari READSI menciptakan kelompok yang mandiri dan sejahtera.

“Stimulus program READSI merupakan bantuan, akan tetapi selanjutnya kelompok diharapkan dapat mandiri sehingga FD dan PPL diharapkan dapat bekerja sama dalam kegiatan pemberdayaan pada kelompok. Program Readsi sangat berhubungan dengan Indek IPM (Indek Pembangunan Manusia) dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dimana dalam mengukur kesuksesan Program Readsi ini dapat dilihat dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyerapan anggaran dan percepatan kegiatan dilapangan”ujar Moh. Qasim.

“Realisasi keuangan (SP2D) Rp. 3.030.277.850, total pagu hibah Rp 4.999.527.850, rencana serapan s.d desember 2020 Rp 4.182.027.000 atau 83,65%. Realisasi fisik Bansos Saprodi 94% dan  realisasi keuangan 87%. Realisasi fisik sekolah lapang 100% dan realisasi keuangan 86,17%. Realisasi fisik sosialisasi perbaikan gizi keluarga 100% dan realisasi keuangan 29%. Realisasi keuangan dukungan operasional management DPMO 53,37%”, tegas Nurhayati Mentemas.

Dalam rakor kali ini juga disertakan dengan pemaparan strategi pelaksanaan kegiatan 2021 yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian pada kelompok sasaran Program   dengan model pembiayaan 70% ditanggung oleh READSI dan 30% melalui dana swadaya kelompok. Adapun kendala pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 yaitu refocussing dan rasionalisasi anggaran oleh pemerintah.

“Kami selalu koordinasi dengan PPL dan FD serta tenaga ahli pemberdayaan kabupaten terkait dengan rencana usaha kelompok yang diusulkan oleh kelompok penerima bantuan. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim kabupaten terkait usulan jenis komoditi yang diusahakan serta melakukan verifikasi pada harga satuan barang berdasarkan referensi survey harga”, tambah Nurhayati.

Pada kesempatan ini terkait dengan pembebanan pajak pada belanja barang juga dilakukan konsultasi oleh tim DPMO ke NPMO pusat serta mendapat petunjuk bahwa untuk belanja barang yang pembebanan malalui dana hibah sebesar 70% tidak dilakukan pemungutan pajak (pajak ditanggung pemerintah) dan untuk dana 30% yang bersumber dari sharing kelompok,  pembebanan pajak ditanggung oleh kelompok sebesar 11,5%.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh manager serta masing-masing FD dan PPl menyampaikan RUK yang telah disusun dengan memperhitungkan dana sharing 70% dan 30%  kepada manager, untuk selanjutnya pembebanan dana 70% dari RUK yang masuk akan diusulkan ke BPKAD.